Tugas3-/Perekonomian Indonesia

1.      Tabungan  Pemerintah

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Tabungan pemerintah merupakan selisih antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran pemerintah. tabungan ini dilaksanakan melalui kebijakan fiscal. Salah satu usaha untuk menuiningkatkan tabungan pemerintah adalah membuat kebijakan untuk percepatan pembangunan. Tujuan ini dapat di capai apabila tingkat pertambahan pendapatan pemerintah berkembang lebih cepat dari tingkat pengeluaran rutin pemerintah tabungan  pemerintah   hampir  seluruhnya  berasal  dari  kelebihan-kelebihan penerimaan  pajaksecarakeseluruhan  ataspengeluaran  konsumsi  pemerintah.

2.      Dalam penilaiaan sehat / tidaknya BUMN cenderung bersifat “akuntansi”

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan rugi/laba dan aliran kas pada BUMN. Sehingga penilaian sehat atau tidaknya BUMN cenderung bersifat dari akuntansinya.

Siapa yang mempunyai wewenang untuk menilai BUMN?

• Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
• Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.
• Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.
• Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
• Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
• Pemerintah juga memiliki Akuntan Negara yaitu akuntan yang bekerja pada pemerintah dalam rangka pemeriksaan keuangan pada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan perusahaan negara.

Semua wewenang yang berhak untuk menilai BUMN hanyalah pemerintah karena BUMN merupakan suatu instansi pemerintah yang dimiliki oleh negara.

3.      Apakah benar nilai inflasi selalu merugi?

Tidak selamanya inflasi selalu merugi. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negative. Seperti yang kita ketahui secara umum, bahwa inflas adalahi proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Beberapa pihak yang diuntungkan seperti:

• Orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.
• Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam
• Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi

Selain adanya pihak yang diuntungkan dari dampak inflasi, inflansi juga dapat diamanfaatkan  untuk :

• Indikator penentuan kebijakan penetapan harga beberapa komoditas tertentu, seperti : harga beras, BBM, listrik dan sebagainya.
• Sebagai bahan penentuan kebijakan dalam mengatur kelancaran arus distribusi barang, apabila diketahui bahwa salah satu penyebab kenaikan harga terjadi karena terganggunya kelancaran distribusi barang.
• Bahan penentuan kebijakan impor (misal substitusi impor), dan sebagainya

sumber:

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/akuntansipemerintahan/bab2-anggaranpendapatandanbelanjanegara.pdf

http://pengabdianqu.blogspot.com/2013/05/makalah-tentang-tabungan-ekonomi-makro.html

Tugas2-/Perekonomian Indonesia

SKEMA HUBUNGAN 3 PELAKU EKONOMI POKOK DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Didalam perekonomian Indonesia dikenal 3 pelaku ekonomi pokok, yaitu:

Masing masing pelaku memiliki fungsi sebagai berikut:

Koperasi	Pemerataanhasil ekonomi pertmbuhan kegitan ekonomi kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi
Sek. Swasta	Pertumbuhan kegiatan ekonomi Pemerataan hasil ekonomi Kestabilan yang mendukungkegiatan ekonomi
Sek. Pemerintah / Pemerintah BUMN	Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi Pemerataanhasil ekonomiPertumbuhankegiatan ekonomi

a.         BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN, selain sebagai pelaku ekonomi negara juga berperan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi diantara lain melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Sedangkan yang di lakukan pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan seperti kebijakan dalam dunia usaha, kebijakan di bidang perdagangan, dan kebijaksanaan dalam mendorong kegiatan masyarakat. Pelaksanaan peran BUMN juga dapat dilihat dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian , perkebunan , kehutanan , manufaktur, pertambangan , keuangan , pos dan telekomunikasi , transportasi , listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi.

b.         BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)

BUMS merupakan salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS didirikan oleh badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta dan dalam melakukan perannya BUMS mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Tujuan didirikannya BUMS yaitu dalam rangka mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. Dalam perkembangannya BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaannya.

c.         Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

DEFINISI SISTEM PEREKONOMIAN FREE FIGHT LIBERALISM, ETATISME DAN MONOPOLIS

 Free Fight Liberalism

Adalah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi ekonomi yang lemah. Dengan dampak semakin bertambahnya luasnnya jurang pemisah antara si Kaya dengan si Miskin.

Etatisme

Keikutsertaan pemerintah secara berlebihan dengan seluruh elemen politik yang terlalu ketat dan sehingga dapat mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.

 Monopoly

Suatu bentuk pemusatan ekonomi pada satu kelompok tertentu sehingga dapat memberi pilihan lain selain pada konsumen selain mengikuti keinginan sang monopoly tersebut.

ALASAN PEREKONOMIAN INDONESIA TIDAK MENGINZINKAN KE 3 SISTEM TERSEBUT

Sistem perekonomian di Indonesia sangat menentang adanya sistem Free Fight Liberalism, Etatisme dan Monopoli, karena sistem ini tidak sesuai dengan sitem ekonomi yang dianut Indonesia dan Indonesia juga merupakan Negara yang menganut Sistem Ekonomi Demokrasi, yang dapat diartikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Selain itu ke 3 sistem itu dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia, seperti sistem Free Fight Liberalism sistem ini dianggap tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia dan karena dalam UUD’45 tercantum bahwa negara Indonesian memiliki semangat gotong-royong yang tinggi.

Kemudian sistem Etatisme (Ekonomi Komando) yang pernah terjadi pada tahun 1960-an sampai masa orde baru seperti semakin rusaknya sarana produksi dan komunikasi yang membawa dampak menurunnya nilai eksport atau hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’. dan pada sistem Monopoli mengakibatkan persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

sumber :
http://rahmadhian-blogs.blogspot.com/2012/01/pelaku-pelaku-ekonomi-tugas-ekonomi-2_7946.html#!/2012/01/pelaku-pelaku-ekonomi-tugas-ekonomi-2_7946.html
http://renitadellaanggraini.blogspot.com/2013/03/kegiatan-hubungan-antar-pelaku-ekonomi.html

Tugas1-/Perekonomian Indonesia

Nama : Vyna Silfiani (29213184)
kelas : 1EB05

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi).Contohnya membangun rel kereta api atau pabrik.

Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + I + G + (X-M). Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential (rumah baru).

Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi dalam perekonomian suatu negara :

1.     Pengaruh Nilai Tukar

 Perubahan nilai tukar dengan investasi bersifat uncertainty (tidak pasti). Shikawa (1994), mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik.sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

2.     Pengaruh Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi. Pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang modal atau bahan baku produksi memerlukan modal (input) lain untuk menghasilkan output / barang final.

3.     Pengaruh Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distrosi informasi tentang harga-harga relatif.  Menurut Greene dan Pillanueva, tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro. Dengan demikian tingkat inflasi domestik juga berpengaruh pada investasi secara tidak langsung melalui pengaruhnya pada tingkat bunga domestik.

4.     Pengaruh Infrastruktur

Banyak negara di dunia, mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur, seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan, dan lain-lain. Partisipasi tersebut dapat berupa pembiayaan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis, Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.

5.   Pengeluaran pemerintah

 Pengeluaran pemerintah disini adalah meliputi semua pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan roda perekonomian agar berjalan lebih baik dan bersemangat. Peran pemerintah seperti dikemukakan oleh Keynes sering kali diperlukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian.

Di dalam suatu negara, terutama di negara yang sedang berkembang, modal merupakan salah satu syarat utama dalam mencapai kemajuan ekonomi. Karena dengan modal itulah para pelaku ekonomi dapat meningkatkan kemampuan produksinya, dan sebaliknya jika para pelaku ekonomi kekurangan modal makaakan menghambat proses produksi.

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi

http://siti-syahibah.blogspot.com/2012/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html

http://sofiyasmin27.blogspot.com/2012/06/investasi-dan-penanaman-modal.html